Skip to main content
x
Daerah
Pansus RP3KP Serahkan Hasil Pembahasan pada Pimpinan DPRD

Pansus RP3KP Serahkan Laporan Hasil Pembahasan Raperda Pada Pimpinan DPRD

Dutawarta.com - Pansus pembahasan Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2040 menyerahkan laporan hasil pembahasan Raperda pada pimpinan DPRD Senin (21/12/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Andrian Defandra,M.Si, sebagai pemimpin rapat Andrian berterimakasih pembahasan rampung dibahas.

Selanjutnya, dalam rapat gabungan komisi juga telah dilakukan penyerahan Laporan hasil pembahasan raperda RP3KP kabupaten kepahiang tahun 2020-2040 kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang.

"Hasil pembahasan Raperda ini telah diterima pimpinan DPRD, dan disampaikan pada masing-masing fraksi. Selanjutnya laporan hasil pembahasan yang yang telah diserahkan kepada Fraksi-fraksi DPRD untuk dapat diberikan pendapat akhir fraksi dalam rangka pengambilan keputusan bersama dalam rapat paripurna nantinya," sampai Andrian.

Sementara itu juru bicara Pansus Franco Escobar, S.Kom menyampaikan bahwa pelaksanaan pembahasan oleh Pansus bersama dengan mitra kerja pansus, OPD Pengusul raperda dan tenaga ahli DPRD telah dilaksanakan dalam rangka koordinasi, harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tahapan dan mekanisme ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

"Raperda RP3KP merupakan pelaksanaan perintah pasal 18 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang  perumahan dan kawasan pemukiman sebagaimana tertuang dalam konsideran bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat harmonis dan berkelanjutan," sampai Franco.

Franco menjelaskan bahwa tidak adanya perincian dan pendetilan tentang pengaturan sektor perumahan dan kawasan pemukiman dalam dokumen RTRW Kabupaten Kepahiang juga menjadi dasar penyusunan raperda ini termasuk sebagai grand desain perumahan dan kawasan pemukiman bagi pemerintah kabupaten kepahiang untuk penyediaan perumahan yang aman, terjangkau dan layak huni dengan tetap berwawasan lingkungan.

"Raperda RP3KP harus menjadi pemahaman dasar bersama bahwa bukan hanya sebagai dokumen atau perda untuk diperlihatkan kepada pemerintah pusat sebagai prasyarat mendapatkan bantuan atau subsudi dan bentuk lainnya, tetapi perda RP3KP adalah sebuah instrumen yuridis yang relevan untuk mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang efektif dan efisien," jelas Franco.

Dibaca : 1Klik

Facebook comments