Skip to main content
x
Ilustrasi mengenai kerja inklusif penyandang disabilitas

Akses Kerja Inklusif Penyandang Disabilitas: Data, Fakta dan Tantangan

Dutawarta.com - G20 Presidency of Indonesia telah melakukan pembahasan mengenai prioritas pasar kerja inklusif dan penyandang disabilitas dalam Employment Working Group (EWG). Indonesia dapat belajar dari negara-negara partisipan G20 dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan, khususnya penduduk dengan disabilitas yang bekerja. Dalam bidang ketenagakerjaan G20, Indonesia mengusung tema Improving the Employment Condition to Recover Together. Penduduk dengan disabilitas di antaranya adalah mereka yang mengalami gangguan pada penglihatan, pendengaran, mobilitas, penggunaan atau penggerakan jari atau tangan, berbicara atau pemahaman dalam berkomunikasi dengan orang lainnya, serta gangguan lainnya (mengingat, berkonsentrasi, emosional, lainnya) dengan tingkat keparahan sedikit/ sedang dan parah. Alih-alih mendapatkan perlakuan khusus yang jauh lebih baik.

Faktanya penyandang disabilitas rentan diperlakukan negatif yang disebabkan oleh kekurangannya. Mereka sering tidak diberi kesempatan yang sama seperti orang normal. Sadar akan hak khusus yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas, saat ini telah terdapat hukum yang mengatur hak penyandang disabilitas yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 11 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang diselenggaralan baik oleh pemerintah atau pun swasta tanpa adanya diskriminasi. Bahkan, UU tersebut telah mewajibkan pemerintah dan swasta untuk memperkerjakan paling tidak 2 persen dari seluruh karyawan merupakan penyandang disabilitas. Meski telah diatur dalam perundang-undangan, tindakan diskriminatif masih terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satunya terlihat dari proses seleksi lowongan pekerjaan yang berakibat pada tidak terakomodasinya penyandang disabilita dalam dunia kerja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat 5,37 persen Angkatan kerja disabilitas yang bekerja di Indonesia, mengalami penurunan sebesar 0,61 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yaitu sebesar 5,98 persen. Jika diamati menurut jenis kelamin, dalam dua tahun terakhir proporsi pekerja perempuan dengan disabilitas lebih tinggi daripada laki, dimana pada tahun 2020 proporsi pekerja perempuan dengan disabilitas mencapai 5,81 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,59 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan proporsi pekerja laki-laki dengan disabilitas pada tahun 2020 adalah sebesar 5,09 persen (turun 0,61 persen poin) dibandingkan tahun 2021.

Kemudian menurut daerah tempat tinggal, penyandang disabilitas di perdesaan ternyata lebih memiliki kesempatan kerja dibandingkan di perkotaan, dimana proporsi pekerja dengan disabilitas di perdesaan sebesar 7,26 persen pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 6,59 persen pada tahun 2021. Sementara di wilayah perkotaan, proporsi pekerja dengan disabilitas lebih rendah dari perdesaan, yakni hanya sebesar 4,89 persen pada tahun 2020, yang selanjutnya mengalami penurunan menjadi 4,37 persen pada tahun 2021. Menurut status usahanya, pekerja disabilitas dengan status berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar memiliki persentase paling tinggi yakni sebesar 9,35 persen.

Selanjutnya pekerja disabilitas dengan status berusaha sendiri sebesar 7,57 persen dan dengan status pekerja bebas di pertanian sebesar 7,86 persen. Kemudian proporsi terkecil merupakan pekerja disabilitas dengan status buruh/ karyawan/ pegawai yaitu sebesar 2,58 persen. Minimnya pekerja dengan status/karyawan/pegawai menunjukkan bahwa kurangnya penyerapan pekerja disabilitas oleh stakeholder pemerintah dan swasta. Selanjutnya masih berdasarlan data SAKERNAS 2021, distribusi penduduk pekerja disabilitas paling tinggi adalah lapagan usaha pertanian yakni sebesar 45,53 persen, yang selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha jasa yakni sebesar 38,40 persen.

Disisi lain, distribusi pekerja disabilitas dengan kategori lapangan usaha paling kecil yakni sebanyak 16,07 persen. Berbicara mengenai kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas selalu menimbulkan problematika. Disatu sisi, terdapat rasa kemanusiaan dan keinginan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan perlakukan yang sama (Equal opportunity and treatment in employment), sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh International Labor Organization (ILO).

Perlakukan yang setara ini bermakna bahwa pekerja disabilitas bekerja tanpa eksploitasi, tanpa kekerasan dan adanya kebebasan serta adanya penyelesaian konflik secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Disisi lain, bukan menjadi rahasia lagi bahwa inti dari bekerja adalah nilai ekonomis yang dihasilkan. Oleh karena itu, kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas acap kali menjadi menjadi alas an para pengusaha untuk tidak merekrut mereka. Beberapa ahli menyatakan bahwa jalan keluar dari kekurangan mereka adalah menjadikan penyandang disabilitas menjadi pekerja non-fisik seperti tim IT, operator telpon, pakar perencanaan, dsb. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah Pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan disabilitas produktif. Jika mereka tidak memiliki pendidikan yang baik, akan sulit bagi mereka untuk menjadi mandiri di masa depan. Sehingga PR bagi pemerintah untuk memperhatikan juga kualitas dan akses pendidikan bagi penduduk disabilitas. Sehingga pekerja disabilitas mampu memperoleh akses pekerjaan yang layak dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan konsep ILO dalam kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan

Dibaca : 0Klik

Facebook comments